Kartu Prakerja menuai kritik, Ghulam hadir sebagai solusi
Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengkritik pemberian Kartu Prakerja kepada para buruh yang terdampak PHK dan dirumahkan sebagai imbas wabah virus corona. Menurutnya, anggaran Kartu Prakerja senilai Rp 20 triliun saat ini lebih baik digunakan sebagai bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai kritik keras terhadap program Kartu Pra Kerja. Salah satu contohnya mempersoalkan biaya pelatihan Rp 1 juta yang disediakan oleh pemerintah. Seharusnya dana itu bisa diberikan tunai kepada para peserta sebagai bantuan sosial (bansos) Jokowi pun menegaskan karena adanya pandemi COVID-19 maka program Kartu Pra Kerja menjadi semi bansos, bukan murni pelatihan tapi juga bukan murni bansos.
Kini Ghulam (Gerakan Hak Untuk Lebih Aman Menghasilkan) hadir sebagai solusi. Pemerintah bisa fokus memberikan bantuan sosial, tidak hanya semi-bansos seperti yang dikemukakan Presiden RI karena Ghulam akan mampu memberikan pelatihan berbasis online secara gratis tanpa mempersoalkan biaya pelatihan Rp. 1 Juta. Ghulam mampu menyediakan platform untuk pelatihan dan sekaligus penyediaan perkerjaan pasca pelatihan tanpa batas jumlah peserta dan tanpa batas waktu pelatihan. Peserta dapat mengakses website dan aplikasi Ghulam kapan saja jika masih memerlukan pelatihan. Bahkan seperti halnya Kartu Prakerja, Ghulam pun menyediakan insentif sampai dengan 300 ribu bagi peserta pelatihan yang lolos tes dan kriteria.
